Breaking News

Kajian Penerapan QRIS bagi UMKM di Kota Palangka Raya

Palangka Raya (8/7/2021) – Bappedalitbang Kota Palangka Raya bekerja sama dengan LPPM Universitas Palangka Raya, Kamis, 8 Juli 2021 menggelar seminar awal Kajian Penerapan Quick Response Indonesian Standard (QRIS) sebagai Metode pembayaran pada unit  UMKM di Kota Palangka Raya, bertempat di Ruang Rapat Peteng Karuhei II Kantor Walikota Palangka Raya.

Acara seminar dibuka oleh Asisten Administrasi Umum Setda Kota Palangka Raya, Ir. Kandarani. Dalam sambutannya Ir. Kandarani, mengatakan kegiatan ini adalah dalam rangka mewujudkan misi kesejahteraan masyarakat Kota Palangka Raya smart economy (ekonomi cerdas), yaitu dengan mengembangkan UMKM melalui digitalisasi UMKM.

Acara kemudian dilanjutkan dengan paparan oleh Ketua Tim Peneliti LPPM UPR, Prof. Dr. Danes Jaya Negara, S.E., M.Si., C.IEA. Dalam paparannya Prof. Danes, menjelaskan tujuan dan manfaat dari penelitian ini di antaranya adalah, untuk mengetahui kondisi penerapan QRIS serta faktor-faktor yang mempengaruhinya pertumbuhan pengguna QRIS di Kota Palangka Raya, kondisi ketercakupan internet di berbagai area Kota Palangka Raya serta kendala-kendala yang dihadapi UMKM, melakukan pilot project penerapan QRIS pada suatu kelompok UMKM. Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah memberikan informasi bagi BI dan Pemerintah Kota Palangka Raya terkait jumlah pengguna QRIS, kendala yang dihdapai UMKM, dan sebagai bahan rekomendasi bagi Pemerintah Kota Palangka Raya terkait apa saja yang harus dilakukan dalam meningkatkan pengguna QRIS di Kota Palangka Raya.

Lebih lanjut Prof. Danes dalam paparannya mengatakan, berdasarkan data internal BI, jumlah merchant di Kota Palangka Raya yang sudah menerapkan QRIS sebanyak 13.763 merchant dengan kategori merchant usaha mikro, kecil, menengah, besar dan reguler. Dari hasil evaluasi diperoleh bebarapa manfaat yang dirasakan oleh UMKM setelah menerapkan QRIS, yaitu: (1) Perencanaan keuangan lebih akurat karena transaksi tercatat; (2) Mengikuti tren transaksi digital sehingga bisa mengakomodir pembeli yang sudah menggunakan transaksi digital; (3) Tidak perlu menyediakan uang kembalian; (4) Terhindar dari potensi uang palsu; (5) Terhindar dari potensi tertular virus Covid-19; dan (6) Penjualan berpotensi meningkat karena dilakukan secara daring.  

Setelah paparan acara seminar kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, yang direspon dengan cukup antusias oleh peserta seminar, baik dari kalangan pemerintah maupun dari kalangan pelaku UMKM dan perbankan. Acara kemudian ditutup oleh Kepala Bapedalitbang, Harry Maihadi. 

(Kabid Lattas)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*